Pemkab Soppeng Genjot Program Listrik Masuk Sawah, Kementan Siapkan Anggaran Rp67 Miliar untuk OPLAH
Soppeng -- Kabarsulsel.id || Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait persiapan pelaksanaan Survey Investigasi Desain (SID) untuk program optimalisasi lahan non rawa (OPLAH), Kamis (25/3/2026), di Ruang Pimpinan Kantor Bupati Soppeng.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, Ketua Tim Penyusun SID LPPM Universitas Hasanuddin Andang Suryana Soma, Ph.D beserta tim, Manajer PLN Cabang Soppeng Ria Fitriani Rachman, serta Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan (TPHPKP) Kabupaten Soppeng bersama jajaran.
Turut hadir Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) tingkat kabupaten serta para koordinator PPL dari delapan kecamatan di Kabupaten Soppeng.
FGD tersebut menjadi forum strategis untuk menyatukan persepsi, langkah, dan arah kebijakan dalam pelaksanaan survei serta perencanaan teknis optimalisasi lahan non rawa di Kabupaten Soppeng.
Selain membahas teknis pelaksanaan SID, forum ini juga menjadi wadah sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pengembangan sektor pertanian melalui program listrik masuk sawah.
Dalam arahannya, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pembahasan sebelumnya bersama Kementerian Pertanian RI.
Menurutnya, program listrik masuk sawah menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah untuk menjawab persoalan keterbatasan air yang kerap dialami petani saat musim tanam.
“Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan bersama Kementerian Pertanian, khususnya terkait visi kami menghadirkan listrik masuk sawah guna mengatasi kekurangan air saat musim tanam. Kami berharap program ini dapat segera terwujud,” ujarnya.
Bupati juga mengungkapkan bahwa Kementerian Pertanian RI berencana mengalokasikan anggaran sekitar Rp67 miliar pada tahun 2026 melalui program Optimasi Lahan (OPLAH).
Sementara itu, Ketua Tim SID, Andang Suryana Soma, memaparkan mekanisme dan metodologi penyusunan SID optimalisasi lahan non rawa. Ia menjelaskan bahwa seluruh keputusan teknis nantinya akan disusun berdasarkan potensi lahan dan kebutuhan kelompok tani yang menjadi sasaran program.
Penentuan lokasi dan kelompok penerima, lanjutnya, mengacu pada data Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) yang telah dihimpun oleh penyuluh pertanian, sehingga program dapat berjalan lebih tepat sasaran.
Dari sisi dukungan infrastruktur, pihak PLN turut memaparkan kesiapan dan kapasitas pembangunan jaringan listrik guna mendukung pelaksanaan program tersebut.
Keberadaan jaringan listrik dinilai sangat penting dalam menunjang sistem irigasi berbasis energi listrik untuk optimalisasi lahan pertanian non rawa.
PLN juga menyatakan komitmennya untuk terus berkolaborasi bersama pemerintah daerah dalam mendukung program ketahanan dan swasembada pangan nasional.
Melalui FGD ini, seluruh pihak diharapkan memiliki pemahaman dan langkah yang sama sebelum pelaksanaan SID di lapangan, sehingga program dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan memberi dampak nyata terhadap peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Soppeng.
